Minggu, 23 Desember 2012

KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT INDONESIA ANALISIS DATA SUSENAS 1999-2005





 KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT INDONESIA
ANALISIS DATA SUSENAS 1999-2005

1Mewa Ariani
1Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ABSTRACT

FOOD CONSUMPTION PATTERN IN INDONESIA
ANALYSIS OF SUSENAS DATA 1999-2005

Indonesia, in fulfilling food consumption of its people, is facing big problem caused by large numbers of the people. The objective of this paper is to analyze the trend of people’s food consumption after economic crisis. Data used is SUSENAS year 1999, 2002, 2003, 2004, and 2005. The analysis was done in qualitative descriptive using tables. The result shows that economic recovery in Indonesia has positive impact in increasing people’s food consumption in both quality and quantity. Food consumption is dominated by crops. Animal-based-foods and vegetables/fruits only reach 50 percent of the consumption expected. Rice and wheat flour are staple food pattern. Only low-income-people have corn and cassava or sweet potato in their staple food across all regions in Indonesia. Government policy should not only focus on macro policy which oriented on economic growth and food security at national level, but should also improve general income of the people. The effort for increasing people’s consciousness has to be done also in order to have diversified, nutritious, balanced, and secure as well as “halal” food consumption.

Keywords: consumption, food, SUSENAS


PENDAHULUAN

I
ndonesia telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan aksi mengatasi kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), ditegaskan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015. Ketahanan pangan yang dibangun di Indonesia, disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi pangan masyarakat juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa(1).
Pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik sehingga mampu menyediakan pangan yang cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu ke waktu. Indonesia dalam pemenuhan konsumsi masyarakat menghadapi tantangan cukup besar karena jumlah penduduknya yang cukup besar. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 222 juta jiwa dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk saat ini adalah 1,4 persen per tahun yang berarti setiap tahun bertambah sekitar 3 juta orang(2).
Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan masyarakat, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian sejak tahun 2002 mengembang-kan tujuh model pemberdayaan di kabupaten/ kota di seluruh propinsi. Adapun model pemberdayaan ketahanan pangan tersebut adalah: 1) Lumbung pangan, 2) Sistem tunda jual, 3) Pangan lokal, 4) Pemanfaatan pekarangan, 5) Daerah rawan pangan, 6) Participatory integrated development in rainfed areas (PIDRA) dan 7) Special program for food security(3).
Selain upaya di atas, pemerintah juga terus memulihkan perekonomian masyarakat  melalui berbagai kebijakan makro dan mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai departemen. Tulisan ini bertujuan untuk menilai bagaimana perkembangan konsumsi pangan masyarakat paska krisis ekonomi, sebagai bahan perumusan kebijakan pangan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masa mendatang.   

BAHAN DAN CARA

Data yang digunakan untuk menganalisis konsumsi pangan masyarakat di Indonesia  bersumber dari   Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1999,  2002, 2003, 2004 dan 2005 yang pengumpulannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selain pengelompokan jenis pangan, dalam analisis juga dilakukan pengelompokan rumahtangga menurut wilayah untuk memperkaya pembahasan. Pola konsumsi pangan pokok dianalisis berdasarkan pangsa energi dari masing-masing pangan (beras, jagung, terigu, ubikayu, ubijalar, sagu, dan umbi lainnya) terhadap total energi dari pangan tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel-tabel.  

HASIL DAN BAHASAN

Konsumsi Energi dan Protein
Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Bagaimana perkembangan konsumsi energi dan protein di Indonesia dalam era reformasi dan paska krisis ekonomi disajikan pada Tabel 1. Rata-rata konsumsi energi pada tahun 2005 sebesar 1996 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55,2 gram/ kapita/hari.
Konsumsi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhannya yang bertanda positip walaupun besarannya masih kecil. Laju konsumsi energi pada periode 2002-2005 hanya 0,14 persen per tahun dan protein sebesar 0,46 persen per tahun. Besaran laju konsumsi ini tampaknya mengikuti besaran laju ketersediaannya. Laju ketersediaan energi tahun 2000-2004 sebesar 0,57 persen per tahun dan untuk protein mengalami penurunan sebesar – 0,05 persen per tahun(1)
Apabila dipilah menurut wilayah, konsumsi energi dan protein di kota justru menurun, sebaliknya di perdesaan menunjukkan peningkatan. Fenomena ini diduga bukan karena faktor pendapatan, karena pendapatan rumahtangga yang diproksi dengan pengeluarannya di kota lebih besar daripada rumahtangga di desa, yaitu Rp. 319.220/ kapita/bulan di kota dan Rp. 171.435/kapita/ bulan di desa pada tahun 2004(4).
Penyebab penurunan tersebut  diduga karena masih kurang akuratnya konversi energi dan protein yang berasal dari makanan/ minuman jadi, mengingat jenis ini sangat beragam antar wilayah. Padahal proporsi pengeluaran makanan/ minuman jadi di kota lebih besar (23,9 %) dibandingkan dengan  di desa (13,3 %).   

Tabel 1
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Menurut Wilayah
Tahun
Energi (kkal/kap/hari)
Protein (Gram/kap/hari)
Kota+Desa
Kota
Desa
Kota+Desa
Kota
Desa
1999
1851
1776
1880
48,7
49,3
48,2
2002
1986
1953
2011
54,1
56,0
53,2
2003
1991
1952
2018
55,4
56,8
54,4
2004
1986
1942
2018
54,6
55,9
53,6
2005
1996
1923
2060
55,2
55,3
55,3
Laju 2002-2005 (%/th)
0,14
-0,53
0,73
0,46
-0,54
1,01



Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WKNPG)  tahun 2004, rata-rata tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2000 kkal/kapita/hari dan 52,0 gram/kapita/hari. Berdasarkan acuan tersebut, konsumsi energi secara agregat mendekati tingkat kecukupan yang dianjurkan (99,8 %), sedangkan untuk protein sudah melebihi dari yang dianjurkan sejak tahun 2002. Perkembangan tingkat kecukupan konsumsi  energi dan protein masyarakat dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



 



Energi yang dikonsumsi oleh masyarakat masih bertumpu pada pangan sumber karbohidrat terutama dari padi-padian. Pangsa dari padi-padian mencapai lebih dari 60 persen. Walaupun pangsa tersebut menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya sangat kecil seperti terlihat pada  Tabel 2. Pangsa yang demikian besar, tidak sesuai dengan pola pangan yang dituangkan dalam Pola Pangan Harapan (PPH), karena dalam PPH pangsa energi dari kelompok padi-padian yang ideal adalah 50,0 persen.
Kajian di atas juga menunjukkan pola konsumsi pangan yang demikian tidak hanya terjadi di perdesaan tetapi juga pada masyarakat perkotaan yang tingkat pendapatannya masih memungkinkan untuk melakukan pemilihan pangan sesuai dengan selera dan kaidah gizi. Pada tingkat pendapatan yang terbatas, seseorang akan mengutamakan faktor kenyang (pemenuhan karbohidrat) daripada faktor gizi, preferensi dan prestise. Pada masyarakat kota selain faktor pendapatan, tingkat pendidikan dan kesadaran akan hidup sehat juga lebih baik.  
Namun kalau dicermati lebih jauh, secara rata-rata pendapatan masyarakat kota juga  masih termasuk dalam kategori miskin apabila mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh World Bank yaitu 2 $ per kapita/hari. Dengan pendapatan sekitar Rp.319.000/kapita/bulan berarti baru sekitar 53,2 persen dari patokan di atas (dengan asumsi 1$ = Rp.10.000).
Demikian pula kualitas protein yang dikonsumsi oleh masyarakat masih rendah yang ditunjukkan dengan pangsa protein dari pangan hewani rata-rata hanya sekitar 25 persen.  Idealnya, pangsa protein hewani minimal 50 persen dari total konsumsi protein untuk  mencapai kualitas sumber-daya manusia yang baik dan mampu bersaing. Memang  terjadi peningkatan pangsa protein hewani  pada periode 2002-2005 (1,32 %/tahun di kota dan 4,14 %/tahun di desa) seperti terlihat pada Gambar 3, namun peningkatan ini masih harus dipacu lagi.
 Dengan keragaan konsumsi energi dan protein seperti diatas berkorelasi dengan kualitas konsumsi pangan yang diukur dengan PPH. Nilai skor PPH belum mencapai 100, walaupun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2002-2005, rata-rata peningkatan skor di kota dan desa sebesar 2,46 persen per tahun. Kualitas konsumsi pangan pada masyarakat kota pada periode tersebut menurun 0,12 persen, sebaliknya di perdesaan meningkat 1,2 persen. Perkembangan kualitas konsumsi pangan menurut PPH dapat dilihat pada Gambar 4.


Tabel 2
Pangsa Energi dari Beberapa Kelompok Pangan Menurut Wilayah (%)

No.
Wilayah/
Kelompok Pangan
1999
2002
2003
2004
2005
1
Kota+Desa






-Padi-padian
67,0
63,1
62,9
62,8
62,1

-Umbi-umbian
3,7
3,5
3,3
3,9
3,7

-Kacang-kacangan
2,9
3,1
3.1
3,2
3,4

-Sayur+buah
3,8
3,9
4,5
4,4
4,7
2
Kota






-Padi-padian
64,6
60,2
60,7
61,1
60,6

-Umbi-umbian
2,4
2,5
2,2
2,1
2,3

-Kacang-kacangan
3,5
4,2
3,9
3,8
3,7

-Sayur+buah
3,8
4,3
4,7
4,4
4,6
3
Desa






-Padi-padian
68,3
64,7
64,6
64,2
63,3

-Umbi-umbian
4,5
4,2
4,2
5,1
4,8

-Kacang-kacangan
2,6
3,3
2,9
2,8
3,1

-Sayur+buah
3,8
4,1
4,6
4,4
4,7
      Keterangan: Pangsa terhadap total konsumsi energi




Konsumsi  Pangan  
Dalam bahasan konsumsi pangan dibedakan menurut fungsinya seperti pangan sumber karbohidrat, pangan sumber protein dan sumber lemak serta vitamin dan mineral.  Keragaan data konsumsi pangan ini sangat penting terutama bagi pemerintah untuk dapat melakukan antisipasi dalam penyediaannya terutama melalui pasokan dari produksi domestik.  Komitmen pemerintah dalam upaya perwujudkan ketahanan pangan, dilakukan dengan meningkatkan kemandirian pangan  dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
Konsumsi pangan sumber karbohidrat pada era reformasi yaitu setelah tahun 2002 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan konsumsi tahun 1999.  Hasil analisis yang dilakukan oleh Sudaryanto,dkk (2000), proporsi dan nilai nominal pengeluaran pangan pada waktu krisis ekonomi tinggi pada semua kelompok pendapatan rumahtangga. Selanjutnya dikatakan selama krisis, penduduk mengkonsumsi beras relatif konstan dalam jumlah dan menurun dalam kualitas. Konsumsi pangan yang berkualitas tinggi seperti daging, susu, telur umumnya menurun(5)
Dampak pemulihan ekonomi terhadap konsumsi pangan tergantung pada jenis pangannya.  Konsumsi pangan  sumber karbohidrat menunjukkan penurunan, sedangkan untuk pangan sumber protein, lemak dan vitamin/ mineral menunjukkan kenaikan.  Hal ini dapat dilihat apabila membandingkan data konsumsi pangan pada tahun 1999 sebagai masa krisis ekonomi dan data tahun 2002 sebagai situasi pemulihan ekonomi.  
Tingkat konsumsi beras menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan bertanda negatif 2,80 persen per tahun pada periode 2002-2005 (Tabel 3). Penurunan konsumsi beras lebih besar pada masyarakat di kota daripada di desa. Walaupun tingkat konsumsi beras di Indonesia menunjukkan penurunan, namun dibandingkan dengan negara Asia seperti Thailand, India dan China masih lebih tinggi, apalagi dengan Jepang. Konsumsi beras di Jepang hanya sekitar 60 kg/kapita/tahun, sedangkan di Thailand, China dan India sekitar 100 kg/kapita/tahun(6).
Di antara sumber protein, daging ayam dan telur banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena memang harga kedua komoditas ini lebih murah dibandingkan dengan jenis pangan hewani lainnya seperti daging sapi dan lainnya.  Walaupun konsumsi pangan hewani menunjukkan peningkatan dalam era reformasi ini, namun dibandingkan dengan konsumsi pangan hewani di negara lain masih rendah.  Konsumsi daging  di Malaysia dan Filipina masing-masing mencapai 48 kg dan 18 kg/kapita/tahun. Konsumsi telur ayam per kapita per tahun di Indonesia 51 butir, sementara di Malaysia mencapai 279 butir(7).
Konsumsi sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga meningkat namun peningkatan di kota sangat kecil tidak sampai satu persen, padahal laju kenaikan konsumsi sayuran dan buah-buahan di desa  masing-masing sebesar 3,12 persen dan 5,34 persen per tahun pada periode 2002-2005. Secara agregat tingkat konsumsi sayuran dan buah-buahan masing-masing sebesar 50,8 kg dan 31,7 kg/kapita/tahun (Tabel 5).  Lagi-lagi konsumsi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rekomendasi FAO yaitu masing-masing 75 kg/kapita/tahun(8).


Tabel 3
Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat  Menurut Wilayah (Kg/kapita/tahun)

Wilayah/
Tahun
Beras
Jagung
Terigu
Ubikayu
Ubijalar
Gula pasir
Kota+Desa






1999
116,5
3,4
6,5
13,4
3,0
8,3
2002
114,5
3,4
8,5
12,8
2,8
9,2
2003
109,7
2,8
7,2
12,0
3,3
9,4
2004
107,0
3,2
7,7
15,1
5,4
9,3
2005
105,2
3,3
8,4
15,0
4,0
8,9
Laju 2002-2005 (%/th)
-2,80
1,25
0,25
7,07
14,71
-1,09
Kota






1999
112,7
0,5
8,9
7,0
0,6
8,7
2002
111,4
0,8
10,6
6,8
2,3
9,5
2003
113,1
0,6
8,7
6,5
2,2
9,6
2004
100,2
0,7
9,3
8,3
2,4
9,5
2005
97,0
0,5
9,9
9,6
1,8
9,1
Laju 2002-2005 (%/th)
-5,32
-12,31
-1,56
13,08
5,98
-1,38
Desa






1999
118,9
5,2
5,1
17,8
3,7
8,0
2002
118,8
5,6
6,7
17,3
3,3
9,0
2003
119,5
4,4
6,1
16,3
4,1
9,3
2004
112,1
5,1
6,5
19,8
7,7
9,1
2005
112,4
5,4
7,1
19,8
5,8
8,7
Laju 2002-2005 (%/th)
-2,30
0,20
2,42
6,01
21,24
-1,22


Tabel 4
Konsumsi Pangan Sumber Protein  Menurut Wilayah (Kg/kapita/tahun)

Wilayah/
Tahun
Daging ruminansia
Daging unggas
Telur
Susu
Ikan
Kacang-kacangan
Kota+Desa






1999
1,3
1,9
3,5
0,8
14,1
6,8
2002
1,7
3,6
5,6
1,3
16,8
8,9
2003
1,8
4,2
5,4
1,2
18,8
8,3
2004
2,0
4,0
5,8
1,3
17,8
8,7
2005
1,8
4,1
6,1
1,4
18,6
9,3
Laju 2002-2005 (%/th)
2,73
3,27
3,32
3,08
2,44
1,82
Kota






1999
2,0
2,9
4,6
1,4
14,2
9,1
2002
2,5
5,5
7.1
2,2
17,6
10,1
2003
2,4
6,3
6,8
2,0
19,1
9,7
2004
2,9
5,6
7,3
2,1
18,5
10,1
2005
2,6
5,5
7,6
2,3
18,4
10,1
Laju 2002-2005 (%/th)
3,08
-1,22
2,78
1,86
0,98
0,40
Desa






1999
0,8
1,3
2,7
0,4
14,1
5,8
2002
0,9
2,2
4,3
0,6
16,5
7,9
2003
1,3
2,7
4,3
0,6
18,3
7,3
2004
1,2
2,8
4,5
0,6
17,4
7,5
2005
1,2
2,9
4,9
0,7
18,8
8,6
Laju 2002-2005 (%/th)
6,96
8,30
4,44
0,83
3,38
2,94

Tabel 5
Konsumsi Pangan Sumber Lemak dan Vitamin/Mineral Menurut Wilayah (Kg/kapita/tahun)

Wilayah/
Tahun
Minyak goreng
Buah/biji berminyak
Sayuran
Buah
Kota+Desa




1999
7,0
2,7
40,7
18,5
2002
8,3
3,4
47,5
27,2
2003
8,0
3,5
50,7
29,4
2004
8,0
3,2
49,0
27,1
2005
8,2
3,4
50,8
31,7
Laju 2002-2005 (%/th)
-0,37
-0,89
1,66
3,88
Kota




1999
7,7
2,0
41,7
19,7
2002
8,9
2,6
49,4
30,0
2003
8,6
2,8
51,4
34,6
2004
8,7
2,5
49,3
30,0
2005
8,6
2,6
50,1
32,5
Laju 2002-2005 (%/th)
1,14
-1,14
0,00
0,91
Desa




1999
6,6
3,1
40,2
17,6
2002
7,8
4,0
46,3
25,1
2003
7,5
4,0
50,2
27,8
2004
7,5
3,7
48,8
24,9
2005
7,9
4,0
51,9
30,9
Laju 2002-2005 (%/th)
0,39
-0,76
3,12
5,34

Pola konsumsi Pangan Pokok
Perhitungan pola konsumsi pangan pokok didasarkan pada proporsi energi dari masing-masing jenis pangan terhadap total konsumsi pangan pokoknya. Dengan perhitungan seperti teresbut diperoleh pola konsumsi pangan pokok seperti pada Tabel 6. Walaupun konsumsi beras cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun jumlah beras yang dikonsumsi sangat besar dibandingkan dengan jenis pangan lainnya. Sebagai gambaran konsumsi beras pada tahun 2005 mencapai 105,2 kg, yang berarti sekitar 31,9 kali lebih besar daripada  konsumsi jagung; 12,5 kali konsumsi terigu dan 7 kali konsumsi ubikayu. Perbedaan yang sangat mencolok ini, mengakibatkan beras sebagai pola pangan pokok utama di berbagai wilayah dan kelompok pendapatan.


Tabel 6
Pola Konsumsi Pangan Pokok Menurut Wilayah dan Kelompok Pengeluaran

Golongan pengeluaran
(Rp/kap/bl)
2002
2003
2004
2005
Kota+Desa




< 60.000
B,J,UK
B,J,UK
B
B,T
60.000-79.999
B,J,UK,T
B,J,T,UK
B,T
B,T
80.000-99.999
B,T,UK
B,T,UK
B,T
B,T
100.000-149.999
B,T
B,T
B,T
B,T
150.000-199.999
B,T
B,T
B,T
B,T
200.000-299.999
B,T
B,T
B,T
B,T
300.000-499.999
B,T
B,T
B,T
B,T
>500.000
B,T
B,T
B,T
B,T
Kota




< 60.000
B,T
B
B,T
B,T
60.000-79.999
B,T
B,T,J
B,T
B,T
80.000-99.999
B,T
B,T
B,T
B,T
100.000-149.999
B,T
B,T
B,T
B,T
150.000-199.999
B,T
B,T
B,T
B,T
200.000-299.999
B,T
B,T
B,T
B,T
300.000-499.999
B,T
B,T
B,T
B,T
>500.000
B,T
B,T
B,T
B,T
Desa




< 60.000
B,J,UK
B,J,UJ
B,T
B,T
60.000-79.999
B,J,UK
B,J,UK,T
B,T
B,T
80.000-99.999
B,J,T,UK
B,T,UK
B,T
B,T
100.000-149.999
B,T
B,T
B,T
B,T
150.000-199.999
B,T
B,T
B,T
B,T
200.000-299.999
B,T
B,T
B,T
B,T
300.000-499.999
B,T
B,T
B,T
B,T
>500.000
B,T
B,T
B,T
B,T
                    Keterangan : B = Beras, T=Terigu termasuk produknya, J=Jagung, UK=Ubikayu,
                          Uj=Ubijalar


Sebagian besar pola pangan pokok kedua  adalah terigu termasuk berbagai jenis mi instan (basah.kering.dll). Berkembangnya mi instan sebagai makanan utama setelah beras didorong oleh kebijakan jaman orde baru yang meng”anak-emas”kan terigu selain beras.  Adanya kebijakan impor gandum  untuk diproses menjadi tepung di dalam negeri yang berlangsung lama dan subsidi harga terigu oleh pemerintah, maka harga terigu menjadi murah (50% lebih rendah dari harga internasional).
Selain itu  adanya kampanye yang intensif melalui berbagai jenis  media  seperti media elektronik, product development yang diperluas dengan harga yang bervariasi dan mudah diperoleh, turut mendorong peningkatan partisipasi konsumsi produk gandum terutama berupa mi dan roti. Impor gandum pada tahun 1997/1998  sekitar 3,7 juta ton menjadi 4,1 juta ton tahun 2000/2001. Pada tahun 2002 nilai impor gandum mencapai angka US$ 1,2 milyar, tertinggi untuk kelompok pangan(9)

KESIMPULAN

1.        Pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia  berdampak positip pada peningkatan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.  Walaupun demikian, konsumsi energi sampai tahun 2005 belum sesuai anjuran (2000 Kalori/kap/hari), sebaliknya untuk konsumsi protein, sudah melebihi dari anjuran sejak tahun 2002 (52 gram/kap/hari). Pangsa konsumsi protein hewani terus meningkat, dan sampai tahun 2005  sekitar 25 persen.
2.        Keragaman pangan yang diukur dengan skor PPH terus meningkat, namun masih belum seimbang sesuai dengan konsumsi harapan. Pangan dari kelompok padi-padian dan minyak/ lemak yang melebihi konsumsi harapan, sedangkan untuk pangan hewani dan sayuran/buah masih sekitar 50 persen dari konsumsi seharusnya.
3.        Dalam pola konsumsi pangan pokok,  terigu dan produk turunannya telah menggeser kedudukan pangan lokal seperti umbi-umbian dan jagung. Di semua wilayah mempunyai pola pangan pokok utama beras dan terigu menempati urutan kedua. Hanya pada kelompok berpendapatan rendah yang masih menggunakan jagung dan umbi-umbian dalam pola pangan pokoknya.
4.        Kebijakan pemerintah hendaknya tidak hanya terfokus pada kebijakan makro yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi  dan ketahanan pangan tingkat nasional tetapi juga memperhatikan aspek peningkatan pendapatan seluruh masyarakat. Dengan demikian diharapkan dengan peningkatan daya beli maka konsumsi pangan masyarakat (kuantitas dan kualitas) akan meningkat sehingga nantinya dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dalam era globalisasi.  Sejalan dengan hal tersebut terus dilakukan upaya peningkatan penyadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
5.        Dalam era reformasi dan otonomi daerah, peningkatan konsumsi pangan masyarakat sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dan daerah bukan hanya tugas pemerintah pusat. Justru pemerintah daerah beserta anggota legislatif daerah yang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan hal tersebut seperti juga diamanatkan dalam PP no. 68 tentang Ketahanan Pangan.



























RUJUKAN
1.        Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta.
2.        Nazara, S. 2006. Kependudukan Indonesia : Isu dan Kebijakan. Makalah sehari Penduduk, Pangan dan Kemiskinan. PPK-LIPI. Jakarta. 18 September.
3.        Hermanto. 2005. Pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan Masyarakat dalam Program Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian. Badan Ketahanan Pangan. Jakarta.
4.        Badan Pusat Statistik. 2004. Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2004. BPS. Jakarta.
5.        Sudaryanto, T., I. W. Rusastra, P. Simatupang, dan M. Ariani. 2000. Reorientasi kebijakan pembangunan tanaman pangan pasca krisis ekonomi.  hlm.365-396. Dalam Ananto Kusuma Seto, M. Atmowidjojo, S. M. Atmojo, Abas B. Jahari, Puguh B. Irawan dan T. Sudaryanto. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. LIPI. Jakarta.



















6.        Pambudy,R; T.E.Hari Basuki dan Mardianto,S. 2002.  Resume Pertemuan Kebijakan Perberasan Asia. Hasil pertemuan Regional di Bangkok, Thailand. Oktober. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.
7.        Yudohusodo,S. 2006. Abad Pertarungan Talenta. Kompas, 27 Januari, hal. 4. Jakarta.
8.        Irawan,B; H.Tarigan; B.Wiryono; J.Hestina dan Ashari. Kinerja pembangunan Komoditas Hortikultura 2006 dan Prospek 2007. Makalah pada seminar Nasional Kinerja Pembangunan Pertanian 2006 dan prospek 2007.  Jakarta. 20 November.
9.        Sawit, M.H. 2003. Kebijakan gandum/terigu: harus mampu menumbuhkembangkan industri pangan dalam negeri. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 1 (2): 100-109. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

jurnal ini diperoleh dari https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CH8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.persagi.org%2Fdocument%2Fmakalah%2F114_makalah.doc&ei=683WULOZAsKPrgfVlIHQAg&usg=AFQjCNHjwfaSik1WnA72yhjnD-kBhYnCiA&sig2=4mRfstxf2vOJae6d8YK4sw&bvm=bv.1355534169,d.bmk

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar